DWI Z

Pengguna Sistem:Aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Deskripsi:Sistem Informasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan kinerja aparatur secara terintegrasi dan sistematis. Sistem ini memfasilitasi proses penyusunan hingga evaluasi Sasaran Kerja Pegawai yang disusun secara hierarkis, mulai dari tingkat pimpinan hingga […]

Manajemen Kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan proses pengelolaan pegawai untuk menghasilkan ASN yang profesional, berintegritas, menjunjung tinggi nilai dasar dan etika profesi, serta bebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi kerja dan pengembangan karier yang menitikberatkan pada kinerja. Oleh karena itu, pengangkatan PNS dalam suatu jabatan harus mengacu pada prinsip profesionalisme, yaitu berdasarkan kompetensi,

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, swakelola dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan metode pengadaan di mana proses perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan pekerjaan dilakukan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lainnya, atau kelompok masyarakat. Sesuai ketentuan tersebut, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 serta ketentuan Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, rumah sakit pemerintah diwajibkan untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perubahan status tersebut mensyaratkan pemenuhan aspek administratif serta pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehubungan

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah perlu didukung melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM), salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural di daerah. Dalam hal ini, Analisis Jabatan (ANJAB) atau analisis pekerjaan menjadi sangat penting untuk memastikan penempatan pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang tepat. Analisis Jabatan (ANJAB) bagi Pegawai Negeri Sipil

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan dua dokumen penting dalam sistem pelaporan kinerja pemerintah daerah. Pemerintahan Daerah sendiri merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, dengan menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem pemerintahan. LKPJ merupakan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan entitas usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Meskipun tidak termasuk sebagai institusi pemerintahan, BUMD memiliki peran yang setara dengan lembaga pemerintah lainnya dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konsekuensinya, kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga turut melekat pada BUMD. Namun dalam kenyataannya, kinerja BUMD sering kali belum

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan entitas usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Meskipun bukan termasuk institusi pemerintahan, BUMD memiliki peran yang setara dengan lembaga pemerintah lainnya dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konsekuensinya, berbagai kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah juga turut melekat pada BUMD. Namun, dalam praktiknya, kinerja BUMD sering kali belum optimal,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang saling terintegrasi, meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja. Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab,